Al-Ahwal

The purpose of this article was to explore the practice of marriage in Pekanbaru, Riau. This essay contended that marriage customs among Malay people in Pekanbaru involved three systems of law, namely Islamic law, adat, and state law. Focusing on the subject of legal plurality, This article suggested that these three legal systems have a functional relationship. Islamic law is used to determine whether or not a marriage is legal. The function of customary law is to control the marriage procession sequence. Meanwhile, state law governs the administrative and procedural aspects of marriage. Keywords: Functional R elation, C ustomary M arriage, Islamic L aw , State Law Abstrak Artikel ini membahas tentang praktik upacara perkawinan yang terjadi pada masyarakat Melayu Pekanbaru Riau. Dengan mendasarkan pada konsep pluralisme hukum, tulisan ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga sistem hukum yang berlaku dalam praktik perkawinan pada masyarakat Melayu, yaitu hukum Islam, adat, dan hukum negara. Masing-masing sistem hukum ini mempunyai perananan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Hukum Islam berperan penting dalam menentukan keabsahan perkawinan yang dilakukan. Adat berperan penting dalam mengatur tata cara dan prosedur dalam prosesi perkawinan. Sedangkan hukum negara mempunyai fungsi administratif perkawinan.

Handika Purnama

Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam

RELASI HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU: KEABSAHAN, ETIKA, DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN (ISLAMIC LAW, ADAT, AND STATE LAW RELATION IN THE MARRIAGE PRACTICE AMONG MALAY PEOPLE IN PEKANBARU RIAU: LEGALIZATION, ETHICS AND ADMINISTRATION)

伊斯兰法、习惯法与国家法在廖内省北干巴鲁市马来族婚姻实践中的关系：合法性、伦理与婚姻管理

Perkawinan beda agama, merupakan persoalan klasik yang hingga saat ini belum disepakati status hukumnya. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, mulai dari memaknai istilah ahli kitab hingga status hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan reinterpretasi tentang perkawinan beda agama yang termuat dalam fatwa-fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif.  Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa  berdasarkan fakta serta realitas yang terjadi, apapun jenisnya, perkawinan beda agama dilarang oleh agama sebagaimana yang telah difatwakan oleh NU, MUI dan Muhammadiyyah. NU melalui metode qaulinya, MUI melalui maslahah mursalah dan Muhammadiyyah melalui metode sadd al-zari’ah. Interfaith marriage is a well-known topic on which Muslim scholars have yet to reach an agreement. Many people believe that interfaith marriage is forbidden for both Muslim men and women. Some have claimed that it is solely prohibited for Muslim women. It is  allowed  for Muslim males and women, according to the other. The purpose of this paper is to discuss the N ahdlatul  U lama (NU) ,  Council of Indonesian Ulama or  M ajelis  U lama I ndonesia (MUI) , and Muhammadiyyah fatwas on interfaith marriage. This research reveals that, despite their differing techniques, these three institutions share the same opinion on the status of interfaith marriage, according to the content analysis. NU's qauli technique, MUI's maslahah mursalah method, and Muhammadiyyah's sadd al-zari'ah approach all claim that interfaith marriage is  not  possible. Interfaith Marriage, Fatwa, NU, MUI, Muhammadiyah

Ali Mutakin

FATWA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah (INDONESIAN FATWAS ON INTERFAITH MARRIAGE: Study on the Fatwa of NU, MUI, and Muhammadiyyah)

印度尼西亚跨宗教婚姻法特瓦：对伊斯兰教士联合会、伊斯兰教法学者委员会和穆罕默迪亚法特瓦的研究

伊斯兰法、习俗与国家法律在廖内省北干巴鲁马来人婚姻实践中的关系：合法性、伦理与行政管理

印度尼西亚跨宗教婚姻法特瓦：对伊斯兰教士联合会、印尼乌理玛理事会和穆罕默迪亚法特瓦的研究

伊斯兰法、习俗与国家法律在廖内省北干峇鲁马来族群婚姻实践中的关系：合法性、伦理与行政

Popular fiqh literature addresses practical aspects of life. A considerable portion of this literature portrays women within a conservative framework. This research aims to investigate the tendency of spousal relationships as depicted in those popular fiqh literature. Subsequent to cataloging, a random selection of literary samples underwent qualitative content analysis. The findings revealed that popular fiqh literature on the household, especially on marital relations, is dominated by gender biased discourse by placing women only in the domestic realm where their position is inferior. This dominance stems from the authors’ references projecting back to the provisions of classical fiqh, which are gender biased and lack authoritative interpretation of the texts. The presence of this literature is also due to the market demands of the publishing industry. Furthermore, societal understanding dominated by patriarchal ideology contributes significantly to the prevalence of gender-biased popular fiqh literature.[Abstrak: Literatur fiqh populer mengatasi aspek praktis kehidupan. Sebagian besar dari literatur ini menggambarkan perempuan dalam kerangka konservatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kecenderungan hubungan suami istri seperti yang digambarkan dalam literatur fiqh populer tersebut. Setelah proses katalogisasi, seleksi acak sampel-sampel dianalisis dengan pendekatan konten kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa literatur fiqh populer tentang rumah tangga, terutama dalam hubungan pernikahan, didominasi oleh wacana bias gender yang menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestik di mana posisi mereka lebih rendah dibanding laki-laki. Dominasi ini berasal dari referensi penulis yang mencerminkan kembali ketentuan fiqh klasik, yang memiliki bias gender dan kurangnya interpretasi otoritatif dari teks-teks tersebut. Kehadiran literatur ini juga karena tuntutan pasar industri penerbitan. Selain itu, pemahaman masyarakat yang didominasi oleh ideologi patriarki turut berkontribusi secara signifikan pada prevalensi literatur fiqh populer yang bersifat bias gender.]

Arifki Budia Warman

Zainuddin Zainuddin

Eficandra Eficandra

Elsy Renie

Setiyono Setiyono

PERPETUATING WOMEN'S SUBORDINATION: Husband-Wife Relation in Pop Fiqh Literature

延续女性的从属地位：流行伊斯兰法文献中的夫妻关系

This paper examines the state policies through the judiciary and health institutions in curbing underage marriage. Furthermore, the article sheds light on the extent to which these efforts are realized in the legal practices of the Religious Courts. Data were gathered by analyzing the decisions of the Religious Courts and supplemented with interviews. This paper argues that the state, through the judiciary, has enacted strict mechanisms via the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for handling marriage dispensation cases. Other efforts have been undertaken by the Ministry of Health by requesting the Supreme Court to instruct all judiciary bodies under its jurisdiction to collaborate with health services or relevant institutions to combat underage marriage. To the author's investigation, there are 14 Religious Courts that have collaborated with the Ministry of Health. Judges in these courts consider recommendation letters as one of the considerations. The judges also exhibit a non-permissive attitude by rejecting applications for marriage dispensation without supplementary documents such as recommendation letters from the health services. This study indicates that state institutions, through the judiciary and healthcare sectors, are making progressive efforts to reduce the prevalence of underage marriage.[Abstrak: Paper ini mengkaji kebijakan negara melalui lembaga kehakiman dan kesehatan dalam menekan pernikahan di bawah umur. Selain itu, artikel ini juga melihat sejauhmana upaya tersebut terrealisasikan dalam praktik hukum di Pengadilan Agama. Data dikumpulkan dengan menelaah putusan-putusan Pengadilan Agama dan dilengkapi dengan wawancara. Paper ini menegaskan bahwa negara melalui lembaga kehakiman mengeluarkan ketentuan mekanisme yang ketat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman menangani kasus dispensasi nikah. Upaya lain dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan cara meminta Mahkamah Agung memberikan intruksi kepada seluruh lembaga kehakiman yang berada dibawahnya untuk melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan atau lembaga terkait guna menekan pernikahan di bawah umur. Sejauh penelusuran penulis, ada 14 Pengadilan Agama yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. Hakim-hakim di pengadilan tersebut menjadikan surat rekomendasi sebagai salah satu pertimbangan. Hakim juga menunjukkan sikap yang tidak permisif berupa penolakan permohonan dispensasi nikah tanpa dokumen pelengkap seperti surat rekomendasi dari dinas kesehatan. Kajian ini menunjukkan bahwa lembaga negara melalui kehakiman dan kesehatan melakukan upaya progressif untuk menekan tingkat pernikahan di bawah umur.]

Kholifatun Nur Mustofa

ADJUDICATING UNDERAGE MARRIAGES AT RELIGIOUS COURTS: A Progressive Collaboration between Judiciary and Health Authority

宗教法庭审理未成年婚姻：司法与卫生机构的进步合作

This article aims to draw on the lessons and experiences of female leaders for what approaches should be nurtured and adopted in breaking the ‘glass ceilings.’ This research examines pathways to female leadership and public acceptance of their roles. The article offers strategies for the next generation of emerging female leaders, drawing from narratives of five female leaders in five religiously affiliated universities in Indonesia and three in the United States. This article argues that an intense external discourse could expedite the internal institutional force of change for female university leaders. A collective solidarity among professional peers is pivotal for women to reach leadership positions, however the institutional force must be sustained with a conducive social and political support. The ‘stepping ladders’ illustrate how women’s tracking to the leadership roles and building up a path to advance the chances remained a critical challenge, as exercising an ultimate command under the shadow of patriarchal can complicate the question of who is the true leader? The research contributes to widen the vision of what female leadership in the universities have advanced, highlighting the external and internal influence that entrenched and nurtured such development. These influences should be adaptable and structured to response to the critical call to reach the quantity and quality of female leadership to advance authority and agency contexts.[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengambil pembelajaran dan pengalaman para pemimpin perempuan mengenai pendekatan apa yang harus dikembangkan dan diterapkan dalam mendobrak ‘langit-langit kaca’. Penelitian ini mengkaji jalur kepemimpinan perempuan dan penerimaan masyarakat terhadap peran mereka. Artikel ini menawarkan strategi untuk generasi pemimpin perempuan masa depan, yang diambil dari lima narasi pemimpin perempuan di lima universitas berafiliasi keagamaan di Indonesia dan tiga di Amerika Serikat. Artikel ini berargumentasi bahwa wacana eksternal yang intens dapat mempercepat perubahan kekuatan institusional internal bagi para pemimpin perempuan di universitas. Solidaritas kolektif di antara rekan-rekan profesional sangat penting bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Kekuatan kelembagaan harus ditopang dengan dukungan sosial dan politik yang kondusif. ‘Tangga loncatan’ ini menggambarkan bagaimana upaya perempuan dalam mencapai peran kepemimpinan dan membangun jalur untuk meningkatkan peluang, masih menjadi tantangan, dimana menjalankan peran kepemimpinan tetapi berada di bawah bayang-bayang patriarki dapat mempersulit dalam menjawab pertanyaan tentang siapakah pemimpin yang sebenarnya? Penelitian ini berkontribusi untuk memperluas visi mengenai kemajuan yang dicapai oleh kepemimpinan perempuan di universitas, dengan menyoroti pengaruh eksternal dan internal yang memperkuat dan memupuk perkembangan tersebut. Pengaruh-pengaruh ini harus dapat disesuaikan dan lebih terstruktur demi menanggapi tuntutan penting untuk mencapai kepemimpinan perempuan baik secara jumlah dan kualitas guna memajukan konteks otoritas dan lembaga.]

Atun Wardatun

Shahla Haeri

Siti Nurjanah

FEMALE LEADERS CREATING STEPPING LADDERS: Exercising Strategic Agency in Religiously Affiliated Universities of Indonesia and the USA

女性领导者搭建阶梯：在印尼和美国宗教附属大学中运用战略能动性

Betrothal (Khiṭbah) prior to marriage is considered a noble practice within Islamic tradition. However, among the Sade Muslim community, there are instances where betrothal is intentionally omitted and even opposed by the society. They practice the tradition of merariq, apparently abducting the bride without the prior consent of her family. Only afterward does the groom's family approach the bride's family to negotiate the marriage between them. This practice of 'abducting' prospective brides is not found in any Islamic teachings. This article aims to shed light on the motives behind the betrothal prohibition before the marriage contract (akad nikah) among the Sade Muslim community. This research involves fieldwork with ten key informants. The findings indicate that the prohibition of the betrothal process among the Muslim Sade is a longstanding cultural heritage within the society. This tradition is perceived as an emblem of the Sasak ethnic group, intentionally preserved amidst inevitable modernization.[Abstrak: Peminangan (Khiṭbah) sebelum pernikahan merupakan salah satu tahap perkawinan yang dianggap sebagai anjaran mulia dalam tradisi Islam. Namun bagi masyarakat Muslim Sade, ada kalanya peminangan ini sengaja tidak dilakukan dan bahkan ditentang oleh masyarakat tersebut. Mereka bahkan mempraktikkan tradisi merariq dengan cara seolah-olah menculik mempelai perempuan tanpa sepengetahuan pihak keluarganya. Barulah setelah itu pihak laki-laki menemui pihak perempuan untuk melakukan proses negosisasi agar dilangsungkan pernikahan antara keduanya. Tradisi 'menculik' calon pengantin perempuan ini tidak ditemukan dalam ajaran Islam manapun. Artikel ini bertujuan mengupas motif di balik larangan meminang gadis sebelum akad pernikahan di kalangan masyarakat Muslim Sade. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang melibatkan sepuluh informan kunci sebagai sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik larangan bagi calon pengantin laki-laki untuk meminang gadis Muslim Sade merupakan manifestasi adat yang telah berlangsung lama. Tradisi ini merupakan ciri khas dari Suku Sasak. Kecenderungan masyarakat Sade melarang khitbah dan mempertahankan tradisi merariq bertujuan untuk menjaga identitas budaya adat mereka dari pengaruh modernisasi yang kian tak tertercegah.]

Arif Sugitanata

Muhammad Lutfi Hakim

THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES: Prohibiting Khiṭbah in the Sade Muslim Community

穆斯林婚姻程序中习惯法的支配地位：禁止萨德穆斯林社区中的婚约

In 2021, the Ministry of Religious Affairs issued a policy concerning the prohibition of husbands remarrying (another woman) during the wife waiting period (idah). This policy evoked both pros and cons. This study aims to investigate the emergence of this policy and analyze the responses from the marriage registrars (penghulu) at the Office of Religious Affairs (KUA). Taking place in Yogyakarta, this research constitutes fieldwork employing a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews with the penghulu. The research reveals that the policy was fiercely motivated by three factors: firstly, the occurrence of concealed polygamous marriages during the idah period; secondly, the endeavor to actualize the wisdom of idah associated with the opportunity to reconcile (ruju') within the (on-going broken) marriage; and thirdly, the desire toward the protection of women. Some marriage registrars supported this policy, citing arguments aligned with its content. Conversely, others perceive that it is too far distorting fiqh and deemed incompatible with the National Marriage Law. Moreover, it was observed that penghulu mostly refused to register marriages for husbands during the idah period, although a small minority accepted such registrations.[Abstrak: Pada 2021, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan suami menikah dalam masa idah istri. Kebjakan ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, baik eksternal maupun internal lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji konteks mengapa kebijakan tesebut muncul dan bagaimana respon dari para penghulu KUA. Mengambil seting di Kota Yogyakarta, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para penghulu. Penelitian ini mengungkap bahwa lahirnya kebijakan tersebut dimotivasi oleh tiga faktor, yaitu, fenomena poligami terselubung yang dilakukan dalam masa idah, upaya Kementerian Agama merealisasi hikmah idah yang terkait dengan kesempatan kembalinya pasangan ke dalam perkawinan, dan pemberian perlindungan dan kesetaraan terhadap perempuan. Atas kebijakan tersebut, sebagian penghulu mendukung dengan argumen yang sesuai dengan isi kebijakan. Sedangkan sebagian yang lain menolak karena menganggap hal tersebut terlalu jauh dari norma fikih dan dianggap tidak sejalan dengan UU Perkawinan. Selain itu, ditemukan juga bahwa penghulu telah menolak pendaftaran pernikahan suami dalam masa idah. Namun sebagian kecil ada yang menerima.]

Cindera Permata

WHEN STATE REGULATES HUSBAND'S IDAH: Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta

当国家规范丈夫的IDAH：日惹Penghulu的利弊

Publication Information	Publisher: Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga，Publishing cycle: ，Journal Type: journal，Open Access Journals: Yes
Basic data	Year of publication: 2019，Proportion of original research papers: 0.00%，Self Citation Rate:N.A.， Gold OA Rate: 0.00%
Average review cycle	网友分享经验：16 Weeks

Al-Ahwal

Journal Citation Format

A journal article with 1 author

A journal article with 2 authors

A journal article with 3 authors

A journal article with 5 or more authors

Books Citation Format

Thesis Citation Format

Web sites Citation Format

Patent Citation Format

Staying up late manually editing references? ivySCI automatically matches journals and helps you generate references with a single click.

Share Submission Experience

RELASI HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU: KEABSAHAN, ETIKA, DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN (ISLAMIC LAW, ADAT, AND STATE LAW RELATION IN THE MARRIAGE PRACTICE AMONG MALAY PEOPLE IN PEKANBARU RIAU: LEGALIZATION, ETHICS AND ADMINISTRATION)

FATWA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah (INDONESIAN FATWAS ON INTERFAITH MARRIAGE: Study on the Fatwa of NU, MUI, and Muhammadiyyah)

RELASI HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU: KEABSAHAN, ETIKA, DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN (ISLAMIC LAW, ADAT, AND STATE LAW RELATION IN THE MARRIAGE PRACTICE AMONG MALAY PEOPLE IN PEKANBARU RIAU: LEGALIZATION, ETHICS AND ADMINISTRATION)

FATWA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah (INDONESIAN FATWAS ON INTERFAITH MARRIAGE: Study on the Fatwa of NU, MUI, and Muhammadiyyah)

RELASI HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU: KEABSAHAN, ETIKA, DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN (ISLAMIC LAW, ADAT, AND STATE LAW RELATION IN THE MARRIAGE PRACTICE AMONG MALAY PEOPLE IN PEKANBARU RIAU: LEGALIZATION, ETHICS AND ADMINISTRATION)

PERPETUATING WOMEN'S SUBORDINATION: Husband-Wife Relation in Pop Fiqh Literature

ADJUDICATING UNDERAGE MARRIAGES AT RELIGIOUS COURTS: A Progressive Collaboration between Judiciary and Health Authority

FEMALE LEADERS CREATING STEPPING LADDERS: Exercising Strategic Agency in Religiously Affiliated Universities of Indonesia and the USA

THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES: Prohibiting Khiṭbah in the Sade Muslim Community

WHEN STATE REGULATES HUSBAND'S IDAH: Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta